Selamat datang di website Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat, Loket Tilang Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat Di Buka Setiap Hari Senin s/d Kamis Mulai Pukul 08.00 Wib s/d Pukul 15.00 Wib Bagi Pengambilan Barang Bukti Yang Telah Lewat Tanggal Sidang, Sedangkan Untuk Hari Sidang Jum'at Bagi Yang Telah Mengikuti Sidang, Dapat Langsung Melakukan Pengambilan Barang Bukti Pada Loket Tilang Pada Hari Itu Juga, Loket Tilang Pada Hari Jum'at Buka Sampai Dengan Jam 15.00 Wib. Mulai Januari 2018 Akan Diberlakukan E-Tilang, Disarankan Bagi Para Pelanggar Yang Telah Memiliki Nomor BRIVA Tilang Agar Terlebih Dahulu Membayar Di Bank BRI. Hindari Pengurusan Tilang Anda Melalui Calo !! Budidayakan Antri, Kami Siap Melayani Anda..
15-03-2018

Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat Menahan Dua Tersangka Korupsi Pengadaan Sistem Monitoring Prekursor Gempa Bumi di BMKG



Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat pada hari Selasa tanggal 13 Maret 2018 menahan 2 orang tersangka dugaan korupsi pengadaan peralatan sistim monitoring prekursor gempa bumi pada BMKG, masing masing berinisial “EH” selaku Direktur PT. Multi Persada Utama dan “WW” selaku Pejabat Pembuat Komitmen.

Penahan terhadap kedua tersangka tersebut dilakukan setelah keduanya menjalani pemeriksaan oleh Tim Penyidik Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat dan dilakukan di Rumah Tahanan Negara Cipinang untuk waktu 20 hari kedepan.

Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat, Kuntadi.SH yang didampingi oleh Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus Dedi Priyo. SH menyatakan, dari perbuatan kedua tersangka tersebut mengakibatkan kerugian Keuangan Negara senilai Rp.2.038.446.885, hal tersebut berdasarkan hasil perhitungan BPK RI yang tertuang didalam surat No.58/LHP/XXI/12/2017 tanggal 29 Desember 2017.

Kedua tersangka melanggar Pasal Primair Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi   Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Subsidiair Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Didalam penegasannya Kepala Kejaksaan Negeri menyatakan bahwa penyidikan tidak akan berhenti dan akan terus dilakukan untuk mencari fakta hukum lain dan tidak tertutup kemungkinan akan menemukan tersangka lain, hal ini telah menjadi komitmen pimpinan Kejaksaan Republik Indonesia, ujarnya.