Selamat datang di website Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat, Loket Tilang Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat Di Buka Setiap Hari Senin s/d Kamis Mulai Pukul 08.00 Wib s/d Pukul 15.00 Wib Bagi Pengambilan Barang Bukti Yang Telah Lewat Tanggal Sidang, Sedangkan Untuk Hari Sidang Jum'at Bagi Yang Telah Mengikuti Sidang, Dapat Langsung Melakukan Pengambilan Barang Bukti Pada Loket Tilang Pada Hari Itu Juga, Loket Tilang Pada Hari Jum'at Buka Sampai Dengan Jam 15.00 Wib. Mulai Januari 2018 Akan Diberlakukan E-Tilang, Disarankan Bagi Para Pelanggar Yang Telah Memiliki Nomor BRIVA Tilang Agar Terlebih Dahulu Membayar Di Bank BRI. Hindari Pengurusan Tilang Anda Melalui Calo !! Budidayakan Antri, Kami Siap Melayani Anda..

Tugas dan Wewenang Seksi Tindak Pidana Umum


Seksi Tindak Pidana Umum mempunyai tugas melaksanakan pengendalian, prapenuntutan, pemeriksaan tambahan, penuntutan, penetapan hakim dan putusan pengadilan, pengawasan terhadap pelaksanaan pidana bersyarat, pidana pengawasan, pengawasan terhadap pelaksanaan putusan lepas bersyarat dan tindak hukum lainnya dalam perkara tindak pidana umum.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana diatas, Seksi Tindak Pidana Umum menyelenggarakan fungsi :

  1. Penyiapan rumusan kebijaksanaan teknis kegiatan yustisial pidana umum di bidang tindak pidana umum berupa pemberian bimbingan, pembinaan dan pengamanan teknis;
  2. Perencanaan, pelaksanaan dan pengedalian kegiatan prapenuntutan, pemeriksaan tambahan, penuntutan dalam perkara tindak pidana terhadap kemanan negara dan ketertiban umum, tindak pidana terhadap orang dan harta benda serta tindak pidana umum yang diatur diluar kitab undang-undang hukum pidana;
  3. Pengendalian dan pelaksanaan penetapan hakim serta putusan pengadilan, pengawasan terhadap pelaksanaan pidana bersyarat, pidana pengawasan, pengawasan terhadap pelaksanaan putusan lepas bersyarat dan tindakan hukum lain dalam perkara tindak pidana umum serta pengadministrasiannya;
  4. Pembinaan kerjasama dan koordinasi dengan intsansi serta pemberi bimbingan dan petunjuk teknis dalam penanganan perkara tindak pidana umum kepada penyidik;
  5. Penyiapan saran, konsepsi tentang pendapat dan pertimbangan hukum Jaksa Agung mengenai perkara tindak pidana umum dan masalah hukum lainnya dalam kebijaksanaan penegakan hukum;
  6. Pembinaan dan peningkatan kemampuan, keterampilan dan integritas kepribadian aparat tindak pidana umum daerah hukum Kejaksaan Negeri yang bersangkutan;
  7. Pengamanan teknis atas pelaksanaan tugas dan wewenang Kejaksaan di bidang tindak pidana umum;
  8. Pengadministrasian dan pembuatan laporan di daerah hukum Kejaksaan Negeri yang bersangkutan.