Selamat datang di website Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat, Loket Tilang Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat Di Buka Setiap Hari Senin s/d Kamis Mulai Pukul 08.00 Wib s/d Pukul 15.00 Wib Bagi Pengambilan Barang Bukti Yang Telah Lewat Tanggal Sidang, Sedangkan Untuk Hari Sidang Jum'at Bagi Yang Telah Mengikuti Sidang, Dapat Langsung Melakukan Pengambilan Barang Bukti Pada Loket Tilang Pada Hari Itu Juga, Loket Tilang Pada Hari Jum'at Buka Sampai Dengan Jam 15.00 Wib. Mulai Januari 2018 Akan Diberlakukan E-Tilang, Disarankan Bagi Para Pelanggar Yang Telah Memiliki Nomor BRIVA Tilang Agar Terlebih Dahulu Membayar Di Bank BRI. Hindari Pengurusan Tilang Anda Melalui Calo !! Budidayakan Antri, Kami Siap Melayani Anda..

Tugas dan Wewenang Seksi Tindak Pidana Khusus


 

Seksi Tindak Pidana Khusus mempunyai tugas melaksanakan pengendalian kegiatan penyelidikan, penyidikan, prapenuntutan, pemeriksaan tambahan, penuntutan, pelaksanaan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, upaya hukum, pengawasan terhadap pelaksanaan pidana bersyarat, lepas bersyarat dan putusan pidana pengawasan serta tindakan hukum lainnya dalam perkara tindak pidana khusus.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana diatas, Seksi Tindak Pidana Khusus menyelenggarakan fungsi :

  1. Penyiapan perumusan kebijaksanaan teknis di bidang tindak pidana khusus berupa pemberian bimbingan, pembinaan dan pengamanan teknis;
  2. Penyiapan rencana, pelaksanaan dan pengendalian kegiatan penyelidikan, penyidikan, prapenuntutan, pemeriksaan tambahan, penuntutan dan pengadministrasiannya;
  3. Pelaksanaan penetapan hakim dan putusan pengadilan, upaya hukum, pengawasan terhadap pelaksanaan pidana bersyarat, dan putusan pidana pengawasan serta tindakan hukum lain dalam perkara tindak pidana khusus serta pengadministrasiannya;
  4. Pembinaan kerjasama dan koordinasi dengan instansi terkait dan memberi bimbingan serta petunjuk teknis kepada penyidik dalam penanganan perkara tindak pidana khusus;
  5. Penyiapan bahan saran konsepsi tentang pendapat dan atau pertimbangan hukum Jaksa Agung mengenai perkara tindak pidana khusus dan masalah hukum lain dalam kebijaksanaan hukum;
  6. Peningkatan kemampuan, keterampilan dan integritas kepribadian aparat pada seksi tindak pidana khusus.